Rembang, Lintasrakyat.id – Sikap Inspektorat Kabupaten Rembang menjadi sorotan di tengah polemik penggunaan dana hibah senilai Rp 1,5 miliar untuk pembangunan calon gedung kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Rembang.
Hingga kini, Inspektorat mengungkapkan belum melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Rembang pada tahun anggaran 2023 tersebut.
Padahal, pembangunan calon gedung kampus di Jalan Pemuda, Rembang, belum menunjukkan perkembangan berarti. Sementara itu, dana hibah yang bersumber dari APBD tersebut dilaporkan telah terserap 100 persen.
Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Imung Tri Wijayanti, menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan dana hibah tersebut.
Inspektorat menyatakan menghargai proses penelusuran yang sedang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. Pihaknya juga menghindari pemeriksaan yang berpotensi tumpang tindih dengan penanganan aparat penegak hukum.
Sikap tersebut menjadi perhatian karena pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah merupakan bagian penting dalam memastikan pertanggungjawaban dana publik.
Bangunan Belum Beranjak dari Fondasi
Berdasarkan pantauan di lokasi, calon gedung kampus STAINU Rembang yang berada di Jalan Pemuda, tepatnya di sisi utara masjid kompleks Islamic Center, masih menyisakan pekerjaan struktur bawah.
Sejumlah rangka besi kolom tampak berdiri di atas fondasi dan sloof. Namun, sebagian tulangan masih terbuka tanpa selimut beton dan mulai mengalami korosi setelah lama terpapar cuaca.
Di lokasi terlihat 17 titik rangka besi kolom berukuran panjang dan 17 titik rangka besi kolom pendek.
Sementara itu, dari rangkaian tulangan balok, baru satu yang terlihat terpasang secara horizontal. Sebanyak 13 rangkaian lainnya masih tergeletak di atas tanah.
Material bata ringan juga belum terpasang secara menyeluruh. Sejumlah material masih menumpuk, sebagian terlihat miring dan retak.
Area proyek yang sebagian besar terbuka mulai ditumbuhi rumput dan tanaman liar. Kondisi tersebut memperlihatkan belum adanya aktivitas pembangunan lanjutan yang berarti.
Hibah APBD Dilaporkan Terserap 100 Persen
Pemkab Rembang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar kepada PCNU Rembang pada tahun anggaran 2023.
Penyaluran hibah tersebut diatur melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 dan diberikan dalam bentuk uang tunai melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Rembang.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Rembang, Harjono, menjelaskan bahwa pengajuan hibah diwajibkan menyertakan rencana anggaran biaya (RAB).
Menurutnya, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab penerima hibah.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diterima, penggunaan dana tersebut dinilai telah sesuai.
PCNU Sebut Dana Digunakan untuk Fondasi
Perwakilan PCNU Rembang, Muhtar Nur Halim, menyatakan dana hibah Rp 1,5 miliar tersebut digunakan untuk pekerjaan fondasi dan struktur bawah bangunan.
Ia menjelaskan, pembangunan gedung kampus tidak dapat diselesaikan hanya dengan dana hibah tersebut. Kelanjutan proyek diupayakan secara bertahap melalui pendanaan swadaya, termasuk pengerjaan lanjutan pada bagian sloof.
Muhtar juga menyatakan penggunaan dana telah dipertanggungjawabkan melalui surat pertanggungjawaban (SPJ).
Kejari Mulai Telusuri Penggunaan Hibah
Di tengah belum adanya audit khusus dari Inspektorat, Kejari Rembang telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait penggunaan dana hibah tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Rembang, Yusni Febriansyah, membenarkan bahwa pihaknya telah menggali informasi di lapangan.
“Kami sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan dan menggali informasi lapangan atas penggunaan dana hibah tersebut,” kata Yusni, Rabu (18/11/2026).
Penelusuran tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penggunaan anggaran, termasuk kesesuaian dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi pekerjaan fisik.
Publik Menunggu Kejelasan Pengawasan
Belum dilakukannya audit khusus oleh Inspektorat membuat perhatian publik tertuju pada proses penelusuran Kejari Rembang.
Dalam persoalan ini, pemeriksaan terhadap RAB, LPJ, bukti transaksi, spesifikasi material, serta volume pekerjaan menjadi aspek penting untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana hibah dengan peruntukannya.
Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan adanya penyimpangan maupun kerugian keuangan negara dalam penggunaan dana tersebut.
Publik menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penelusuran aparat penegak hukum sekaligus kejelasan pertanggungjawaban hibah Rp 1,5 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang.
Sebab, transparansi penggunaan anggaran publik tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus dapat dijelaskan melalui realisasi pekerjaan yang terukur di lapangan.














Komentar