Kabupaten Bekasi || Lintas Rakyat
Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah untuk membahas Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) sekaligus mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Cikarang Pusat, Kamis (1/10/2026).
Rapat kerja ini melibatkan tiga perangkat daerah, yakni Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), Dinas Pertanian, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Pembahasan difokuskan pada perkembangan program kerja, realisasi penyerapan anggaran, efektivitas kegiatan, hingga berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program tahun anggaran berjalan.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi menjalankan fungsi pengawasan dengan mendalami sejauh mana program yang telah direncanakan masing-masing dinas berjalan sesuai target. Evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan. Pasalnya, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi II juga menekankan agar setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk memperbaiki kinerja. Jangan sampai perubahan anggaran hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen keuangan, sementara persoalan mendasar dan kebutuhan masyarakat justru belum terselesaikan.
Di sektor kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pertanian, serta pariwisata, efektivitas program seharusnya dapat diukur melalui hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan laporan kegiatan maupun besarnya penyerapan anggaran.
Karena itu, sinergi antara DPRD dan perangkat daerah perlu diperkuat, terutama dalam memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi berharap pembahasan P2APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan penganggaran yang lebih terarah, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengawasan terhadap APBD tidak boleh berhenti di meja rapat. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan Kabupaten Bekasi secara berkelanjutan. (Joanna)
Komentar