oleh

Imbas Penonaktifan UHC, Aksi Rakyat Banyumas Gelar Demonstrasi di Kantor Bupati

-Artikel, Daerah-44 Dilihat

Banyumas, Lintasrakyat.id – Aksi Rakyat Banyumas menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Banyumas, Rabu (28/10/2026), untuk menyuarakan keberatan atas penonaktifan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) yang disebut berdampak terhadap sekitar 360 ribu peserta BPJS Kesehatan.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi terkait kebijakan penonaktifan kepesertaan yang dinilai berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Aksi ini dikoordinatori oleh Budi Tartanto dan Usep Kustiwa.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menjadi pihak yang dituju massa untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan tersebut. Demonstrasi itu menyoroti pentingnya jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan layanan medis tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta merupakan konsep yang bertujuan memastikan setiap orang memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, berkualitas, dan tanpa mengalami kesulitan finansial.

UHC bukanlah BPJS Kesehatan itu sendiri. BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan UHC menggambarkan kondisi ketika masyarakat memiliki cakupan perlindungan kesehatan yang memadai.

Karena itu, penonaktifan kepesertaan yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan perlu mendapat perhatian, terutama untuk memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aksi Rakyat Banyumas melalui demonstrasi tersebut menyuarakan persoalan yang berkaitan dengan keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat. Kebijakan mengenai kepesertaan jaminan kesehatan menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar warga dalam memperoleh pelayanan medis.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan terperinci mengenai alasan penonaktifan kepesertaan yang disebut berdampak terhadap sekitar 360 ribu peserta, mekanisme penonaktifan, maupun tanggapan resmi Bupati Banyumas atas tuntutan massa. Informasi tersebut masih diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai persoalan yang menjadi dasar demonstrasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *