Rembang, Lintasrakyat.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Rembang Bersatu (Forrbes) menggelar aksi unjuk eas di depan Gedung DPRD kabupaten Rembang, Senin (28/9/2026).
Mereka mendesak transparansi pengelolaan anggaran daerah, evaluasi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Serta penelusuran dugaan kejanggalan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun anggaran 2026.
Aksi yang melibatkan 13 ormas dan lembaga tersebut sempat berlangsung tegang. Sejumlah peserta aksi terlibat aksi saling dorong setelah massa berupaya masuk ke Gedung DPRD, karena aspirasi mereka belum mendapatkan respon seperti yang diharapkan.
Koordinator aksi Forrbes, Arif Yulianto mengatakan pihaknya membawa dua persoalan utama yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemda dan DPRD Kabupaten Rembang
Forrbes meminta DPRD segera memanggil panitia seleksi (pansel) dan juga seluruh instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan seleksi, termasuk penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah dikeluarkan.
Menurut koordinator Forrbes,proses seleksi yang kan kembali dilakukan akan menimbulkan bertambahnya anggaran.
Forrbes mendesak agar proses seleksi tersebut dievaluasi dan diulang apabila ditemukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan prosedur. Tambahnya ,pihak yang terkait dengan Pansel tersebut harus bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan dalam hal ini.
Selain persoalan seleksi JPTP, Forrbes menyoroti dugaan kejanggalan dalam Draf KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
Massa meminta agar dugaan Dokumen Fiktif maupun pemalsuan dokumen yang mereka persoalkan segera ditelusuri secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Forrbes mendorong pemerintah daerah mengambil langkah tegas apabila nantinya ditemukan pelanggaran administratif maupun unsur pidana.
Arif juga menyinggung adanya dugaan laporan kepada kepolisian terkait persoalan dokumen anggaran tersebut.
Namun dugaan pemalsuan dokumen tersebut dan juga pelanggaran anggaran masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum oleh lembaga yang terkait.
Forrbes menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.
Komentar